Pertumbuhan ekonomi dalam kwartal pertama di Provinsi Sulawesi Selatan cukup baik di atas rata-rata nasional, namun di sisi lain juga terjadi inflasi yang tinggi. Oleh karena itu,  Komisi XI DPR RI meminta Bank Indonesia dan pemerintah daerah untuk mengkaji kenaikan harga yang menjadi beban bagi masyarakat Sulsel.

"Pemda seharusnya bisa mengintervensi untuk menjaga terjadinya inflasi pada periode tertentu. Masalah kesenjangan di Sulsel masih masuk didalam urutan kedua tertinggi, tentu hal ini perlu mendapat perhatian serius dari kita," tutur Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara di Makassar, Sulsel, Jum'at (11/5/2018).

Ia mengatakan, kalau terjadi pertumbuhan ekonomi tetapi tidak terjadi pemerataan atau kesenjangan, maka akan menimbulkan persoalan-persoalan baru di Sulsel. "Sekalipun KUR cukup berhasil di sini, tetapi tidak signifikan berpengaruh terhadap kesenjangan yang ada," tegasnya.

Terkait kenaikan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar, Amir menyatakan bahwa hal itu akan menjadi persoalan baru bagi Indonesia. "Kalau nilai Dollar terus bergerak terhadap Rupiah pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Karena bagaimanapun ada beberapa komponen belanja dalam APBN yang harus dibiayai memakai Dollar. Seperti pembayaran utang luar negeri dan subsidi energi," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah bersama BI harus melakukan langkah-langkah yang bisa meyakinkan masyarakat maupun pemain valuta asing. "Pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa fundamental ekonomi kita cukup kuat. Dan berupaya menarik para investor masuk ke Indonesia untuk menanamkan modalnya di Indonesia," tutupnya. (as/sc)